KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH
Adzkiya: Jurnal Hukum dan EKonomi Syariah encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Accounting, Sharia law, Islamic Accounting, Management, Management of sharia, Sharia Bussines Management, Human Resource Management, Economics Education, Sharia Financial Banking.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008-2017 ]]>
<![CDATA[Mu'adil Faizin]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.467 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.881
<![CDATA[The Sharia economy has a direct connection to the politics of a country. Given the last few years the Indonesian government has had an economic program design quite different from the previous year. Therefore, this paper Therefore, this paper raises the issue of The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008-2017. Contains studies of political developments of Islamic Economics law and character of economic law products in Indonesia in 2008 until the period of early semester 2017. This paper uses a historical, juridical and political approach. This paper finds that Indonesia's Economic Law Infrastructure from 2008-2017 has developed quite well. Based on the study of Political Law, this paper also found some political patterns of the Law of Islamic Economics of Indonesia in 2008-2017, namely: Horizontal-Vertical, Horizontal and Vertical.]]>
<![CDATA[Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional ]]>
<![CDATA[Habib Shulton]]>;
<![CDATA[Ahmad Mukhlishin]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.902 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1041
<![CDATA[Tulisan ini tentang sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: sebagai upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. Secara yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Fokus masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia. 2). Konsep Pengadilan Pajak di Indonesia. 3). Bagaimana Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan antara Ketahanan Bank dalam Menyalurkan Dana pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Era Yudistira]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.919 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1035
<![CDATA[Ketahanan perbankan dapat dilihat dari persentase NPL/NPF pada bank. Ketika NPL/NPF meningkat maka diindiksikan kondisi ketahanan bank menurun begitu pun sebaliknya, ketika NPL/NPF rendah maka kondisi ketahanan bank dalam keadaan yang baik. Jika dilihat dari perkembangan NPL bank konvensional maupun NPF bank syariah, bank syariah lebih stabil ketahanannya dibandingkan dengan bank konvensional. Terutama bila terjadinya krisis, bank syariah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional. Seperti yang terjadi di tahun 2005, pada saat terjadi krisis akibat meningkatnya harga minyak dunia, yang mengakibatkan tingginya laju inflasi, nilai NPL bank konvensional meningkat drastis dari 4,5 % menjadi 7,56%. Sedangkan NPF pada bank syariah juga meningkat tetapi tidak terlalu signifikan hanya dari 2,37% menjadi 2,82%.]]>
<![CDATA[Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam ]]>
<![CDATA[Fitri Kurniawati]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.854 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1036
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di mana zakat merupakan hal yang wajib bagi muslim. Namun zakat yang terkumpul baru mencapai Rp 2,5 triliun. Pencapaian itu masih jauh dari potensi yang ada, potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 270 triliun. Hal ini bisa menjadi suatu aset yang membangun filantropi Islam di Indonesia dilihat dalam perspektif filosofi zakat. Dengan mengkaji literasi mengenai zakat, penelitian ini bertujuan untuk membentuk model filantropi Islam yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Suatu kewajiban untuk dapat membentuk regulasi yang berlaku ke semua bagian dalam negara ini. Berlaku ke atas dan juga ke bawah. Tidak hanya mengikat amil tapi juga mengikat muzakki dan mustahik untuk terbangunnya kehidupan perekonomian yang baik dengan menggunakan dana zakat yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang didapat filosofi dari adanya kewajiban berzakat yaitu keyakinan keagamaan, pemerataan dan keadilan, produktifitas, kebebasan, etika dan kewajaran. Sedangkan filosofi dari zakat yaitu sebagai istikhlaf, solidaritas sosial, dan persaudaraan. Dari filosofi tersebut dapat terlihat esensi dari zakat itu sendiri, yaitu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua pihak.]]>
<![CDATA[Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf ]]>
<![CDATA[Juju Jumena]]>;
<![CDATA[Mia Siti Sumiati Dewi]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.514 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1038
<![CDATA[The wakaf is a wortshop based on social-religious values. The wakaf legislation rules in Indonesia regulted by Act no. 41 of 2004 on wakaf whichexpanding of wakaf objects in the form of moving objects which one of them is Intellectual Property Rights (IPRs). The term of IPRs is not known in Islamic Law. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeplyabout IPRs wakaf in the Islamic law, especially in Hanafiyah School. This research is library research with qualitative method and normative juridical approach. The preparation data of this research has descriptive-analytis-comparative. From this research, the muta’akhirin priests of Hanafiyah School, IPRs wakaf is allowed, because the IPRs included to the objects and have economic value on the basis of the 'urf. According to the positive law, IPRs can be categorized as wakaf in accordance with wakaf Legislation. The similarity of IPRs wakaf in Hanafiyah School and wakaf Legislation is the temporal nature in wakaf, the permanent ownership of wakaf and nazi}r items which may benefit from the wakaf they manage in a good way. The difference of IPRS waqf in Hanafiyah School and wakaf Legislation are in the essential terms, dependent on the status of wakaf objects, wakaf that may be with drawn, sold and inherited and the administrative system of wakaf.]]>
<![CDATA[Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik ]]>
<![CDATA[Kholid Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Siti Zulaikha]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.411 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1039
<![CDATA[Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan publik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, baik sinergitas ataupun integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama beberapa tahun terakhir menjadi lebih sering di perbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat tidak jauh berbeda, tapi dari sisi teologis jelas tidak sama. Zakat merupakan satu bentuk ibadah yaitu bentuk peribadatan yang melibatkan harta benda (maliyah) didalamnya sedangakan pajak adalah murni bernilai ekonomis. Perbedaan yang paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.]]>
<![CDATA[Pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang Hermeneutika atas Wewenang dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Zaki Mubarok]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.823 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1040
<![CDATA[Pada era Rasul saw, semua persoalan terkait hukum Islam selalu dikembalikan kepada Rasul. Apa yang disabdakan Rasul saw. dengan mengacu pada al-Quran akan menjadi putusan hukum. Sepeninggal Rasul, siapa yang paling otoritatif memutuskan dalam hukum Islam? Secara teoretik, tentu saja yang paling otoriatif adalah Al-Quran dan al-Hadits. Tetapi pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang membaca teks-teks tersebut kemudian mengungkapkan pemahamannya terhadap teks tersebut lantas dengan sendirinya menjadi otoritatif atau malah menjadi otoriter? Tulisan ini mengurai gugatan El Fadl terhadap otoritarianisme dalam tubuh hukum Islam. El Fadl menawarkan hermeneutika sebagai alternatif untuk menyelamatkan hukum Islam dari belenggu otoritarianisme sehingga menjadi hukum yang otoritatif.]]>
<![CDATA[ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH; Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Atika Lusi Tania]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.378 KB)
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1014
<![CDATA[The principles of Good Corporate Governance (GCG) is important in Islamic banking. Agency problems in Islamic financial institutions are unique from other financial institutions. The different types of operations and contracts in Islamic banks resulted in widening the separation and control issue that is located under the theory of Agency. Managers at bank syariah not only maximize the shareholder made but also have an obligation to work under Islamic rules and regulations. The other issue is about ownership of shares and double post of Commissioner on the company itself or at other companies. It violates the principles of GCG that is the independence of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners in some Islamic banks in Indonesia allegedly still has a stake and a duplicate position. Therefore, based on those explanations, it is quite important to conduct this study on the implementation of GCG in Islamic banking in Indonesia. This samples of this study are all Syariah Bank in Indonesia which have been listed in the Indonesia stock exchange, numbered 11 Islamic banks. This study aims to analyze the corporate governance in Islamic banking in Indonesia especially on the independence of the Board of Commissioners. The benefit of this research is to investigate the practices of corporate governance especially the independence of the Board of Commissioners in terms of share ownership and concurrent positions on Islamic banks in Indonesia. Moreover, based on the data analysis, it was found that the Board of Commissioners on ten syariah banks in Indonesia has a stake in the company or other companies and/or have a concurrent positions at another company, the Board of Commissioners on one Islamic bank has no shares in the company or other companies and/or have a concurrent positions on other companies, and one Islamic bank has a stake in the company or other companies and possess a concurrent positions on other companies. In conclusion, this proves that the majority of the Board of Commissioners on Syariah Bank in Indonesia has not been independent.]]>
